Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan jumlah kementerian ini juga dapat memberikan sinyal kepada publik bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki fokus yang lebih jelas dalam hal distribusi kekuasaan dan tanggung jawab, serta dalam upaya untuk memperluas partisipasi dan diversifikasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa keberagaman dan kompleksitas kebutuhan masyarakat dapat lebih terakomodasi secara proporsional dalam seluruh proses pembangunan nasional.
Namun, tentunya penambahan jumlah kementerian juga harus diiringi dengan upaya yang serius dalam hal reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Keterbukaan, akuntabilitas, dan efektivitas menjadi aspek-aspek kunci yang harus diperhatikan dalam memastikan bahwa peningkatan jumlah kementerian dapat membawa manfaat yang riil bagi masyarakat luas.
