Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, telah menjadi sorotan banyak pihak terkait isu amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Diskusi ini kembali merebak di tengah persiapan pemilu yang semakin mendekat, memunculkan berbagai opini baik di kalangan masyarakat, politisi, maupun pengamat politik. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah rencana ini merupakan mimpi yang akan membawa kemajuan bagi bangsa atau justru menjadi mimpi buruk bagi demokrasi Indonesia?
Sejak Jokowi menjabat pada tahun 2014, banyak prestasi yang telah diraih, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, tak jarang muncul kekecewaan dan kritik terkait dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penanganan kasus-kasus sosial yang dinilai kurang memadai. Melihat pencapaian tersebut, segelintir penguasa dan pendukungnya mulai menggencarkan wacana tentang amandemen konstitusi yang memungkinkan Jokowi untuk terus menjabat selama tiga periode. Ini tentu menuai pro dan kontra di masyarakat.
Para pendukung amandemen berargumen bahwa presiden yang menjabat lebih dari dua periode akan membawa kontinuitas dalam pembangunan, sehingga program-program yang telah dicanangkan bisa terus berjalan tanpa terputus. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan Jokowi yang telah mengenal berbagai tantangan dalam pemerintahan menjadi modal berharga dalam menghadapi dinamika politik dan ekonomi ke depan.
