Margarito menambahkan, dalam keppres itu pula yang direklamasi bukan teluk tapi pantai sampai kedalaman delapan meter. Namun, yang terjadi sekarang tidak sesuai dengan perintah keppres. ”Perintahnya A dijalankan B,” tegasnya.
Nah, lanjut Margarito, sekarang yang menjadi persoalan juga apakah ada kepastian bahwa hukum tidak akan lapuk ketika menghadapi pembesar. Menurut dia, kalau mau menegakkan hukum sebenarnya sangat sederhana.
Dia menegaskan, andai pemerintah punya keberanian cabut saja Keppres 52. Dari segi tata negara, presiden punya kewenangan untuk mencabut keppres. ”Presiden sah punya kewenangan mengganti dengan keppres lain untuk mengatur kewenangan,” katanya.
