Kasus ini menciptakan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, terutama di Kota Semarang. Wali Kota diharapkan dapat memberikan keteladanan dalam bertindak, terutama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Namun, dengan tersangkanya Mbak Ita dalam kasus korupsi, hal ini tentu menunjukkan bahwa tindakan tersebut sangat jauh dari harapan masyarakat.
Sementara itu, KPK sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia memegang peranan penting dalam memberantas korupsi. Tindakan KPK dalam menetapkan tersangka merupakan bagian dari upaya untuk membersihkan birokrasi dari korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, KPK juga harus memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan.
Kasus ini tentu saja menarik perhatian publik mengingat posisi yang diemban oleh Mbak Ita sebagai Wali Kota Semarang, dan dampaknya terhadap pemerintahan daerah. Publik tentu berharap agar proses hukum dalam kasus ini dapat berjalan dengan transparan dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
