Heru Budi juga memastikan bahwa data NIK KTP DKI tidak bocor di Disdukcapil DKI. Menurutnya, data NIK KTP merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan wewenang dari Pemprov DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta agar awak media menanyakan proses meminta data NIK warga langsung kepada pihak Dharma-Kun.
Sebelumnya, Komisioner KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, menjelaskan bahwa masalah KTP warga Jakarta yang dicatut untuk mendukung kandidat tertentu terjadi karena percampuran data antara hasil verifikasi administrasi dengan hasil verifikasi faktual dalam aplikasi infopemilu milik KPU RI. Hal ini merupakan respons atas keluhan warga Jakarta yang NIK KTP mereka dicatut untuk mendukung Dharma-Kun. Dody menyatakan bahwa keterangan di infopemilu hingga saat ini masih menampilkan data yang belum diverifikasi secara faktual, yang mana hal tersebut telah disampaikan kepada KPU RI agar keterangan di infopemilu diperbarui.
Dody juga mencontohkan bahwa KTP kedua anak eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, muncul di situs infopemilu sebagai pendukung Dharma-Kun. Padahal, menurutnya berdasarkan pemeriksaan data KTP dua anak Anies, data tersebut tidak lolos verifikasi faktual tetapi hanya lolos verifikasi administrasi. Hal ini menandakan bahwa Dharma-Kun bisa memperoleh dukungan dari kedua anak Anies.
