Lebih lanjut, Prof. Dr. Satrio menambahkan bahwa kewenangan yang terlalu besar pada pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Jokowi, dapat memiskinkan kebebasan akademik dan mengurangi peran serta perguruan tinggi dalam mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas.
Dalam seruan mereka, para guru besar juga menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap tidak progresif dan cenderung sentralistik, yang dapat merugikan kepentingan wartawan Jabodetabek. Mereka meminta DPR untuk bertindak sebagai kontrol sosial yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah demi terciptanya pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas.
Lika-liku penyalahgunaan kekuasaan dalam kebijakan pendidikan nasional memang selalu menjadi perhatian utama bagi para akademisi. Hal ini menjadi semakin penting mengingat pendidikan adalah landasan utama dalam membangun bangsa dan negara yang berdaulat. Untuk itu, peran DPR sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat memberikan respon yang cepat dan tegas dalam mengusut dugaan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif demi kepentingan pendidikan tinggi di Jabodetabek.
