Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mendalami laporan yang masuk. Proses penyelidikan akan dilakukan untuk memastikan fakta-fakta yang ada. Jika terbukti benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas GRIB Jaya, pihak kepolisian tidak segan-segan untuk mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.
Ketegangan antara BMKG dan Ormas GRIB Jaya ini juga mencerminkan dinamika penguasaan lahan di berbagai daerah di Indonesia. Polemik mengenai penggunaan lahan, baik untuk kepentingan publik maupun pribadi, sering kali menjadi sumber konflik. Di kawasan perkotaan seperti Tangerang Selatan, di mana adanya tekanan untuk pengembangan lahan menjadi semakin tinggi, masalah ini memerlukan penanganan yang lebih tegas.
Laporan BMKG ini tentunya akan menjadi perhatian tidak hanya bagi pihak kepolisian, tetapi juga bagi pemerintah daerah setempat. Bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan dalam konteks penguasaan lahan menjadilan hal yang penting untuk dicermati oleh semua pihak. Pendudukan lahan milik negara secara sepihak seperti yang disebutkan dalam laporan bisa menciptakan ketidakadilan sosial dalam masyarakat.
Menurut beberapa ahli hukum, penguasaan lahan secara ilegal dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup berat. Apabila terbukti bersalah, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana yang berlaku, mulai dari masa hukuman penjara hingga denda yang signifikan. Pihak berwenang diharapkan dapat bertindak cepat dan tegas untuk memperbaiki situasi ini.
