Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan apakah besaran uang pensiun dan THT yang diterima oleh mantan anggota DPR sudah sesuai dengan kondisi keuangan negara atau perlu direvisi. Dengan pertimbangan terhadap efisiensi dan keadilan, pemerintah harus memastikan bahwa pemberian uang pensiun dan THT kepada mantan anggota DPR tidak memberatkan keuangan negara lebih dari yang seharusnya.
Di samping itu, perlu juga dicermati bagaimana dampak dari pemberian uang pensiun seumur hidup bagi mantan anggota DPR terhadap keuangan negara secara keseluruhan. Apakah kebijakan ini masih relevan di tengah kondisi ekonomi yang sedang berkembang dan kebutuhan lain yang mendesak? Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemberian uang pensiun seumur hidup bagi mantan anggota DPR sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencari keseimbangan antara keadilan bagi mantan anggota DPR dan keberlanjutan keuangan negara.
