Sebagai bagian dari sistem demokrasi, pengambilan keputusan terkait penambahan kementerian harus melibatkan aspek-aspek yang komprehensif dan memperhatikan kepentingan publik secara keseluruhan. Selain itu, proses komunikasi yang transparan dan partisipatif juga sangat diperlukan agar keputusan yang diambil dapat diterima secara luas oleh masyarakat.
Dalam konteks ekonomi, penambahan kementerian yang diikuti dengan pembentukan kebijakan publik yang tepat dapat memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi negara. Namun, hal ini juga harus diiringi dengan pengelolaan yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal.
Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan akan pemerintahan yang kompeten dan responsif semakin meningkat. Oleh karena itu, penambahan kementerian haruslah diiringi dengan upaya-upaya nyata untuk memperkuat sistem pemerintahan, baik dari segi kelembagaan maupun SDM yang terlibat.
