Keputusan mengenai jumlah tenaga pengajar dan asal-usul mereka akan ditentukan setelah Idul Fitri. Presiden juga telah memberikan arahan terkait rekrutmen dosen untuk mendukung program ini.
Sekolah Rakyat didirikan sebagai solusi atas tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024, angka putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024 mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan.
Selain itu, data dari Kemendikbud per Januari 2025 menunjukkan bahwa sekitar 730.703 siswa SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Menurut Prabowo, pendidikan harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat:
"Anak pemulung tidak boleh menjadi pemulung pula. Kita harus memberdayakan mereka agar masa depannya lebih baik," tegasnya dalam Sidang Kabinet Paripurna.
Saat ini, terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi. Dalam tiga bulan mendatang, pemerintah berencana meresmikan puluhan Sekolah Rakyat tambahan di berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua.
Ada dua model dalam pembangunan sekolah ini:
Revitalisasi Aset
Memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada dari Kementerian Sosial, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, dan swasta.
Renovasi dilakukan untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah serta asrama.
Pembangunan Baru
Dilakukan di lahan seluas 5-10 hektar milik pemda, perguruan tinggi, BUMN, atau swasta.
Fasilitas mencakup tower sekolah, asrama putra/putri, kantor, dan perumahan guru.
Dilengkapi dengan ruang terbuka hijau (RTH), sarana olahraga, klinik, tempat ibadah, dan laboratorium.
