Selain itu, lembaga bimbingan belajar yang seharusnya membantu peserta dalam persiapan UTBK, ternyata terlibat dalam praktik kecurangan. Beberapa lembaga diketahui menjual kunci jawaban atau menyediakan materi yang tidak sesuai dengan tuntutan ujian, sehingga mengaburkan hasil yang seharusnya menjadi cerminan dari kompetensi peserta. Situasi ini menunjukkan bahwa kecurangan bukan hanya masalah individu, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan.
Kasus-kasus kecurangan ini ternyata tidak hanya terjadi di tingkat peserta, tetapi juga melibatkan oknum internal yang memiliki akses ke soal-soal ujian. Beberapa dari mereka dilaporkan menerima gratifikasi untuk memberikan bocoran soal kepada peserta atau lembaga bimbingan tertentu. Ketidakadilan ini jelas merusak prinsip transparansi dan keadilan dalam pendidikan, menciptakan kesenjangan bagi peserta lain yang berjuang dengan cara yang jujur.
Pakar pendidikan beranggapan bahwa masalah ini tidak akan selesai hanya dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat atau menerapkan sanksi bagi pelanggar. Dibutuhkan perubahan mendasar dalam paradigma pendidikan di Indonesia, untuk lebih menekankan pentingnya integritas dan kejujuran daripada sekadar angka dan nilai. Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk membangun sistem pendidikan yang mendorong setiap individu untuk belajar dengan giat dan tidak tergoda untuk mengambil jalan pintas.
