Biaya pendidikan merupakan hal yang selalu mengundang perhatian masyarakat, terutama dalam konteks kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ternyata, peningkatan biaya UKT tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan, sehingga menimbulkan dilema bagi masyarakat kelas bawah. Menurut Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, kenaikan biaya UKT dan biaya pendidikan secara umum akan memberikan tekanan yang berat pada masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kelas bawah.
Menurut Ronny, kenaikan UKT ini tidak hanya mempersulit calon mahasiswa baru dari kalangan menengah ke bawah untuk melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi juga menghambat upaya kelas menengah ke bawah untuk mencapai mobilitas sosial. Drastisnya kenaikan biaya pendidikan tersebut dapat membuat akses pendidikan tinggi semakin sulit bagi masyarakat kelas bawah, yang menjadi poin pembahasan yang sangat krusial dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
Dalam konteks akses pendidikan, Ronny juga meminta pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat umum ke perguruan tinggi. Menurutnya, upaya ini merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Ronny menegaskan bahwa kebijakan kenaikan UKT yang hasilnya justru mempersulit masyarakat untuk menjangkau pendidikan tinggi sangat bertentangan dengan semangat konstitusi di bidang pendidikan. Oleh karena itu, sangat diperlukan tinjauan ulang terhadap kebijakan ini, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk pembatalan.
Melihat implikasi dari kenaikan biaya UKT yang begitu signifikan, para pihak terkait diharapkan dapat meninjau kembali regulasi ini, seiring dengan munculnya penolakan dari berbagai pihak. Kenaikan biaya pendidikan dapat menghambat kesetaraan akses pendidikan tinggi bagi semua kalangan masyarakat, serta dapat menjadi hambatan bagi pencapaian mobilitas sosial yang diinginkan oleh masyarakat sendiri.
