Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, memberikan tanggapannya terkait tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah kantor Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita.
Menurut Ronny, banyak pertanyaan muncul mengenai apakah langkah KPK dalam menggeledah kantor Wali Kota Semarang tersebut memiliki unsur politik atau tidak.
"Dalam beberapa waktu ini, saya menerima banyak pertanyaan apakah penggeledahan kantor Wali Kota Semarang tersebut memiliki unsur politik atau tidak," ungkap Ronny kepada Tribunnews.com pada Rabu (17/7/2024).
Alumni Universitas Atmajaya Jakarta ini menyatakan bahwa pemutusan terkait hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan masyarakat untuk menilainya.
"Silakan saja masyarakat menilai. Tentu saja KPK akan menyatakan bahwa tidak ada unsur politik dalam tindakan tersebut," katanya.
Ronny juga menyoroti pernyataan Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango yang menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak akan mendaftar calon pimpinan maupun Dewan Pengawas KPK karena lembaga itu tengah menghadapi banyak permasalahan.
"Baru kemarin Komisioner Pak Nawawi Pamolango mengatakan bahwa KPK sedang menghadapi banyak permasalahan. Pernyataan tersebut datang dari salah satu pimpinan KPK. Oleh karena itu, biarlah masyarakat yang menilai," ujar Ronny.
Pada hari yang sama, KPK melakukan penggeledahan kantor Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita. Selain itu, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di rumah Mbak Ita.
