Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah hingga akhir Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka ini mengalami kenaikan Rp14,59 triliun dibandingkan April 2024 yang tercatat Rp8.338,43 triliun. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan dan perdebatan di kalangan masyarakat tentang dampaknya terhadap perekonomian negara.
Sementara itu, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, uang pemerintah meningkat Rp565 triliun dari posisi Rp7.787,51 triliun. Kemenkeu menyampaikan bahwa rasio utang per akhir Mei 2024 yang mencapai 38,71 persen terhadap PDB tersebut tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-undang (UU) Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.
"Dan terus menunjukkan tren penurunan dari angka rasio utang terhadap PDB 2021 yang tercatat 40,74 persen, 2022 di 39,70 persen dan 2023 di 39,21 persen, serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA Meskipun demikian, pengelolaan utang pemerintah menjadi krusial agar pertumbuhan ekonomi dapat terus berkelanjutan tanpa menimbulkan ketidakstabilan keuangan.
Pemerintah perlu memperhatikan dengan serius bagaimana utang tersebut akan dikelola. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini, antara lain dengan meningkatkan pendapatan negara, mengurangi defisit anggaran, dan mengalokasikan dana secara bijaksana untuk proyek-proyek yang mempunyai dampak positif terhadap pemulihan ekonomi.
