Reformasi birokrasi juga menjadi salah satu fokus utama dalam transformasi nasional. Pemerintah berupaya mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui digitalisasi dan transparansi. Sistem e-government diimplementasikan untuk mempercepat proses administrasi dan meminimalisir praktik korupsi. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor publik melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas juga menjadi bagian dari upaya reformasi ini.
Di bidang kesehatan, pemerintah memperkenalkan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang lebih komprehensif. Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan dan meningkatkan fasilitas layanan kesehatan, masyarakat dapat mengakses perawatan medis yang lebih baik tanpa harus khawatir akan biaya yang mahal. Program vaksinasi massal dan upaya peningkatan kesadaran kesehatan di masyarakat juga terus digalakkan untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan, termasuk pandemi.
Transformasi ekonomi melalui pengembangan industri kreatif juga menjadi salah satu pilar kebijakan baru ini. Pemerintah mendukung penuh para pelaku industri kreatif dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan dalam berusaha. Pengembangan kawasan ekonomi kreatif di berbagai kota besar, serta promosi produk-produk lokal ke pasar internasional, diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan potensi sumber daya manusia yang besar dan kreativitas yang melimpah, industri kreatif diharapkan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional di masa depan.
