Kendati demikian, Jazilul memastikan bahwa DPR akan tetap mengawasi pelaksanaan ibadah haji secara langsung. Pengawasan akan meliputi berbagai aspek, mulai dari keberangkatan, penginapan, makanan, hingga kesehatan jemaah. "Harusnya tahun ini lebih baik. Nanti akan kita cek langsung di lapangan," tegas Jazilul.
Sebagaimana diketahui, DPR periode 2019-2024 sebelumnya membentuk Pansus Haji untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024. Salah satu permasalahan utama yang disoroti oleh Pansus Haji ketika itu adalah penyalahgunaan kuota haji kepada ribuan haji khusus yang dapat langsung berangkat tanpa waktu tunggu.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa ia dan jajarannya berkomitmen penuh untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji akan senantiasa lebih baik ke depan. Ia juga menegaskan bahwa substansi yang dihasilkan dari Pansus Haji DPR periode lalu telah dijadikan sebagai petunjuk dan acuan dalam pengambilan keputusan mereka. "Kami punya komitmen bahwa Insya Allah itu tidak perlu terjadi yang akan datang, naudzubillah," ucap Nasaruddin dalam rapat perdana antara Komisi VIII DPR RI, Senin (28/10/2024).
