Kementerian Sosial kemudian mengajak PPATK untuk menjalin kerja sama dalam memastikan bantuan sosial disalurkan dengan tepat dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Analisis rekening para penerima bansos ini akan menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Di tengah banyaknya rekening penerima yang diduga dormant, atau tidak melakukan aktivitas transaksi selain menerima transfer, langkah ini menjadi sangat krusial.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mempertegas pentingnya kolaborasi tersebut dalam rangka menciptakan data yang lebih akurat, agar bantuan sosial dapat diterima secara efektif oleh mereka yang membutuhkan. "Kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos," ujarnya. Data yang layak dan tepat sasaran akan menjamin bahwa anggaran yang disediakan untuk bantuan sosial tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut laporan yang diberikan oleh Menteri Sosial per 1 Juli 2025, lebih dari Rp20 triliun bantuan sosial telah disalurkan kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Rincian mengenai distribusi ini menunjukkan bahwa bansos Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau lebih dari 8 juta KPM, atau sekitar 80,49 persen dari total kuota, dengan nilai mencapai Rp5,8 triliun. Sementara itu, untuk program bansos sembako, diketahui telah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM, setara dengan sekitar 84,71 persen dari target yang ditetapkan, dengan nilai total mencapai Rp9,2 triliun.
