Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan klarifikasi terkait dugaan tidak melibatkan para pedagang kaki lima (PKL) dalam rencana relokasi PKL Teras Malioboro 2. Sang Sultan menegaskan bahwa ada proses komunikasi yang dilakukan antara pemerintah sebagai pengelola dan individu pedagang. Hal tersebut disampaikan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta pada Senin (15/7). Ia menyatakan bahwa rencana pindah ke belakang Ramayana (Ketandan) sudah menjadi bagian dari pembahasan.
Sultan menjelaskan bahwa komunikasi yang terjalin memang melibatkan perwakilan pedagang lapak di Teras Malioboro, meskipun mayoritas di antara mereka tergabung dalam paguyuban penampung PKL. Ia menegaskan bahwa kontrak yang terjalin adalah antara individu pedagang dan pemerintah, bukan dengan koperasi.
Menurutnya, sejak awal telah dijelaskan bahwa PKL hanya diperbolehkan beroperasi di Teras Malioboro 2 selama dua tahun semenjak relokasi dari kawasan pedestrian pada tahun 2022.
Insiden kerusuhan terjadi di Teras Malioboro 2 pada Sabtu (13/7) malam, di mana para PKL dan petugas keamanan kawasan Malioboro terlibat dalam peristiwa tersebut. Ketegangan muncul ketika petugas menutup gerbang Teras Malioboro 2, yang mengakibatkan sejumlah PKL tertahan di dalam dan terjadilah aksi saling dorong antara keduanya.
