Singgung Temuan BPK, Rieke PDIP Minta Kebijakan Tapera Dibatalkan, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P Rieke meminta pembatalan kebijakan pemerintah terkait iuran Tapera. Hal itu disuarakan Rieke jelang penutupan rapat paripurna DPR RI, pada Selasa (4/6/2024). Temuan BPK ini kemudian mendapat sorotan tajam dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke, yang secara tegas meminta agar kebijakan Tapera segera dibatalkan.
Rieke menegaskan bahwa "Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, contoh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat," ujar Rieke. Temuan BPK terkait kebijakan Tapera menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara program yang dijalankan dengan tujuan yang seharusnya. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat kebijakan Tapera sendiri merupakan salah satu program strategis yang diharapkan dapat meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat Indonesia.
Sebagai kebijakan yang memiliki tujuan noble, yaitu meningkatkan penyediaan perumahan bagi masyarakat, kebijakan Tapera seharusnya dapat memberikan kontribusi yang nyata. Namun, temuan BPK menunjukkan adanya potensi penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana Tapera, yang tentu akan berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas program.
Menyikapi temuan BPK tersebut, Rieke menegaskan bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan Tapera. Dia menyoroti pentingnya untuk memastikan bahwa program ini benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
