Sebagai anggota fraksi PDIP, Rieke juga menekankan bahwa dalam mendorong pembatalan kebijakan Tapera, perlu diikuti dengan langkah-langkah alternatif yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini menunjukkan keseriusan PDIP dalam mengawal kebijakan publik demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Diharapkan, temuan BPK terkait kebijakan Tapera dapat menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi dan perbaikan dalam pengelolaan program-program strategis. Di sisi lain, upaya Fraksi PDIP yang menuntut pembatalan kebijakan Tapera juga menjadi pijakan penting dalam evaluasi kebijakan pembangunan perumahan di Tanah Air. Kritik dan tuntutan yang membangun seperti ini seharusnya dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan yang substansial demi tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik yang tepat.
