Kecurigaan terhadap praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara tentu harus diungkapkan dengan transparan dan menyeluruh demi mendapatkan keadilan yang sejati bagi rakyat dan negara. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, upaya penegakan hukum terhadap pejabat negara yang terlibat dalam dugaan tindak korupsi harus diupayakan secara tegas dan tanpa tebang pilih demi terwujudnya good governance dan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Peran masyarakat sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan publik sangat diperlukan guna memastikan bahwa negara diperintah dengan baik dan adil, serta kepentingan publik diutamakan dalam setiap kebijakan yang diambil.
