Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa dalam hitungan minggu, peraturan mengenai transparansi suku bunga dasar kredit bagi Bank Umum Konvensional (BUK) akan segera diterbitkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, yang menyebut bahwa pihaknya sedang dalam tahapan rancangan peraturan konsultasi dengan Komisi XI DPR RI setelah harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM disepakati.
Dian menekankan bahwa peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi mengenai suku bunga yang ditetapkan oleh perbankan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih sadar dan mudah dalam memahami serta membandingkan suku bunga dasar antar bank. Hal ini diharapkan akan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih menguntungkan saat menggunakan layanan perbankan.
Saat ini, POJK 37/2019 dan SEOJK 8/2020 telah mengatur bahwa Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dapat dilihat pada website dan papan pengumuman jaringan kantor bank. Bank-bank di Indonesia juga telah menginformasikan SBDK masing-masing pada media tersebut. Dian berharap bahwa transparansi mengenai SBDK dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat.
SBDK merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh bank, termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. Komponen SBDK terdiri dari Harga Pokok Dana Kredit (HPDK) yang berasal dari kegiatan penghimpunan dana, biaya overhead, dan margin keuntungan bank.
