Dalam konteks politik, isu penggusuran juga dapat menjadi bahan kampanye yang sensitif bagi para calon pemimpin. Tudingan terhadap rival politik terkait kebijakan penggusuran, seperti yang dilakukan oleh RK terhadap Ahok, dapat menjadi strategi untuk meraih dukungan dari kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan akibat kebijakan tersebut.
Di sisi lain, calon pemimpin juga perlu menjelaskan visi dan rencana konkret mereka dalam menangani masalah penggusuran yang memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan melakukan reformasi dalam penanganan penggusuran bisa menjadi poin penting dalam platform politik mereka.
Pada akhirnya, isu penggusuran tidak hanya sebagai perdebatan politik belaka, tetapi juga menyangkut hak hidup layak dan keadilan sosial bagi setiap warga kota. Masyarakat Jakarta, dan masyarakat di berbagai kota besar lainnya, berhak untuk diperlakukan dengan penuh martabat dan mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah.
Sebuah kepemimpinan yang bertanggung jawab akan mampu menemukan keseimbangan antara kebutuhan akan pembangunan kota dan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan. Penanganan isu penggusuran yang bijaksana dan berkeadilan adalah indikasi dari kemampuan seorang pemimpin untuk memahami kompleksitas sosial dan ekonomi dalam perkotaan serta mengambil kebijakan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.
