Ridwan Kamil (RK), calon gubernur Jakarta nomor urut 1, menegaskan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok adalah Gubernur Jakarta yang paling banyak melakukan penggusuran. Dalam debat Pilkada Jakarta 2024, RK menyampaikan bahwa Ahok telah melakukan penggusuran sebanyak 113 kali selama menjabat.
Pada debat Ketiga Pilkada 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, RK menyoroti fakta bahwa Gubernur yang paling banyak melakukan penggusuran berasal dari partai lawan, yaitu Mas Pram (Pramono Anung). RK juga merujuk pada pendapat sejarawan JJ Rizal yang menyebut Ahok sebagai Gubernur paling brutal dalam melakukan penggusuran di Jakarta.
Merespons tudingan tersebut, Pramono Anung, calon gubernur nomor urut 3, didampingi oleh pendukung Ahok, menyatakan ketidakmampuannya untuk menjawab pertanyaan RK. Pramono menegaskan bahwa jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta, ia akan berkomitmen membangun Jakarta dengan lebih memperhatikan dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
Pramono menegaskan bahwa komitmennya adalah untuk tidak melakukan penggusuran, melainkan memberdayakan masyarakat. Dia menyoroti masalah seperti distribusi Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan BUMD pasar yang masih menjadi persoalan rakyat Jakarta. Pramono berjanji untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun Jakarta yang lebih manusiawi.
Pernyataan dari RK dan Pramono dalam debat Pilkada Jakarta 2024 mencerminkan ketegangan politik dan persaingan sengit antara para calon gubernur. Tudingan terkait penggusuran yang dilontarkan oleh RK terhadap Ahok, serta respons yang kemudian disampaikan oleh Pramono, menunjukkan perlunya pemimpin yang mampu memahami dan menyelesaikan masalah sosial yang kompleks di ibu kota.
Tudingan terhadap Ahok sebagai Gubernur yang paling banyak melakukan penggusuran seharusnya dibarengi dengan analisis mendalam mengenai dampak dari kebijakan tersebut. Penggusuran memang seringkali dianggap sebagai langkah kontroversial dan kadang menyebabkan ketegangan antara pemimpin dan masyarakat yang terkena dampaknya.
