Revisi KUHAP Butuh Penguatan Pengawasan
Demi memastikan revisi KUHAP benar-benar membawa perbaikan dalam sistem peradilan pidana, koalisi masyarakat sipil menuntut agar:
-
Perekaman CCTV dalam pemeriksaan dan tempat penahanan dijadikan kewajiban, bukan sekadar opsi.
-
Rekaman CCTV harus dikelola oleh lembaga independen, bukan penyidik, untuk menjamin transparansi.
-
Hak tersangka dan terdakwa dalam mengakses rekaman harus diatur dengan mekanisme yang jelas.
-
Pencegahan penyiksaan dan kekerasan harus dilakukan secara sistemik, dengan pengawasan ketat dari lembaga independen.
Tanpa perbaikan dalam aturan ini, revisi KUHAP dikhawatirkan tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang ada dan justru tetap membuka celah bagi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana.
