Aviliani menyoroti pentingnya pengeluaran pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat dalam jangka pendek untuk mencegah krisis. Ia menyatakan bahwa pendapatan dan kekuatan beli masyarakat harus dijaga agar tidak terjerumus dalam keadaan krisis, terutama mengingat situasi rupiah yang sekarang rentan. Aviliani menegaskan bahwa belanja pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga sangat diperlukan. Ia menambahkan bahwa saat ini bukanlah waktunya bagi pemerintah untuk membanggakan besarnya Saldo Anggaran Lebih (SAL), melainkan untuk mendorong belanja pemerintah agar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Tak hanya peran pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah juga menjadi fokus yang penting. Aviliani memperhatikan sejumlah permasalahan dalam mekanisme belanja pemerintah daerah yang harus diatasi. Dalam konteks transisi kekuasaan dan adanya penjabat sementara, keputusan dan aksi cepat dalam belanja negara sangatlah dibutuhkan.
Pembenahan struktur dan regulasi terkait belanja pemerintah daerah, termasuk sikap penjabat yang cenderung "main aman," akan menjadi langkah positif dalam mengatasi masalah ini. Pelibatan lembaga independen dalam pengawasan belanja pemerintah daerah juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan atau tindakan yang lebih berhati-hati dari para penjabat.
Dalam konteks proses pemilihan kepala daerah, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap status keuangan pemerintah daerah yang tengah dipimpin oleh penjabat. Hal ini mencegah terjadinya penundaan belanja negara yang dapat berdampak buruk pada perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif atau stimulus yang mendorong penjabat tersebut untuk segera melakukan belanja negara yang terukur dan tepat guna.
