Tak hanya peran pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah juga menjadi fokus yang penting. Aviliani memperhatikan sejumlah permasalahan dalam mekanisme belanja pemerintah daerah yang harus diatasi. Dalam konteks transisi kekuasaan dan adanya penjabat sementara, keputusan dan aksi cepat dalam belanja negara sangatlah dibutuhkan.
Pembenahan struktur dan regulasi terkait belanja pemerintah daerah, termasuk sikap penjabat yang cenderung "main aman," akan menjadi langkah positif dalam mengatasi masalah ini. Pelibatan lembaga independen dalam pengawasan belanja pemerintah daerah juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan atau tindakan yang lebih berhati-hati dari para penjabat.
Dalam konteks proses pemilihan kepala daerah, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap status keuangan pemerintah daerah yang tengah dipimpin oleh penjabat. Hal ini mencegah terjadinya penundaan belanja negara yang dapat berdampak buruk pada perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif atau stimulus yang mendorong penjabat tersebut untuk segera melakukan belanja negara yang terukur dan tepat guna.
Dalam upaya mengatasi keterpurukan ekonomi, pemerintah daerah juga diharapkan untuk lebih proaktif dalam mengeksekusi belanja publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan stakeholder terkait untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belanja negara.
Terlepas dari krisis ekonomi, belanja pemerintah yang tepat sasaran dan efisien juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial akan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, penguatan pengawasan dan transparansi pengelolaan anggaran juga akan menekan risiko penyalahgunaan serta memastikan bahwa belanja pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
