Ekonomi senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menyatakan kekhawatirannya terhadap pelemahan rupiah dan belakangan ini. Menurutnya, penanganan masalah ini perlu dilakukan dengan menggandeng belanja negara untuk menopang perekonomian yang tidak dalam kondisi baik.
Pada masa transisi pemerintahan, belanja negara yang langsung berdampak pada masyarakat terlihat turun. Secara khusus, proyek infrastruktur mengalami kemunduran yang dirasakan oleh banyak pihak. Aviliani berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah, terutama daerah, seharusnya mempercepat belanja dalam negeri.
Ia juga mencatat bahwa 80% pemerintahan daerah dikepalai oleh pejabat gubernur, wali kota, dan bupati, yang banyak mengalami keterbatasan kewenangan. Akibatnya, para pejabat ini enggan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja. Mereka lebih memilih untuk menunggu hingga penjabat definitif ditunjuk pasca Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.
Lebih jauh, Aviliani menyatakan bahwa para penjabat tersebut cenderung bermain aman dengan sikap, "Sudahlah, urusan itu nanti di November." Dia menegaskan bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini, belanja pemerintah merupakan solusi untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, pendekatan ini penting dalam mencegah buruknya perekonomian Indonesia.
Aviliani menyoroti pentingnya pengeluaran pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat dalam jangka pendek untuk mencegah krisis. Ia menyatakan bahwa pendapatan dan kekuatan beli masyarakat harus dijaga agar tidak terjerumus dalam keadaan krisis, terutama mengingat situasi rupiah yang sekarang rentan. Aviliani menegaskan bahwa belanja pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga sangat diperlukan. Ia menambahkan bahwa saat ini bukanlah waktunya bagi pemerintah untuk membanggakan besarnya Saldo Anggaran Lebih (SAL), melainkan untuk mendorong belanja pemerintah agar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
