Dengan demikian, alokasi anggaran yang memadai bagi MA akan menjadi investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi penegakan hukum serta pelayanan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, didorong adanya komunikasi yang terbuka antara lembaga peradilan, pemerintah, dan DPR dalam menyusun dan menetapkan alokasi anggaran yang mendukung terciptanya sistem peradilan yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman. Demikianlah hasil dari rapat antara MA dengan DPR terkait usulan penambahan anggaran untuk tahun 2025. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
