Korupsi merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal ini semakin terasa kritis di tengah pandemi Covid-19, di mana kebutuhan akan alat pelindung diri (APD) sangat tinggi. Namun, ironisnya, hal ini juga menjadi kesempatan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri dengan cara yang tak bermoral. Salah satu kasus yang mencoreng nama baik adalah dugaan korupsi APD Covid-19 yang melibatkan Kadis Kesehatan Sumatera Utara.
Kadis Kesehatan Sumatera Utara, Alwi Mujahid, diduga terlibat dalam skandal korupsi APD Covid-19 senilai Rp 24.007.295.676,80, pada tahun 2020 yang menggemparkan banyak pihak. Dugaan ini mencuat setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya transaksi yang mencurigakan dalam pengadaan APD tersebut. KPK menduga bahwa kadis kesehatan tersebut menerima suap yang jumlahnya sangat besar untuk memanipulasi proses pengadaan APD Covid-19.
Korupsi dalam pengadaan APD Covid-19 ini tentu saja menciptakan dampak yang sangat serius. Selain merugikan keuangan negara, hal ini juga berakibat langsung pada keselamatan masyarakat, terutama para petugas kesehatan yang berjuang di garis depan melawan pandemi. Tindakan korupsi ini turut memperlambat upaya penanganan Covid-19, karena pengadaan APD yang seharusnya menjadi prioritas malah terhambat oleh perilaku koruptif.
Kasus korupsi yang melibatkan seorang Kadis Kesehatan tentu saja menjadi sorotan tajam publik. Bukan hanya karena jumlah kerugian yang mencapai angka fantastis, tetapi juga karena dampaknya yang sangat nyata dalam upaya penanganan pandemi. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus ini harus dilakukan secara tegas dan transparan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
