Mantan Sekretaris Kabinet itu juga menyatakan, dirinya tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang pro atau kontra dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya. “Kalo ditabrak-tabrak biar saya aja,” ungkap Pramono, menunjukkan kesiapannya menghadapi berbagai tantangan dan kritik demi kemajuan Jakarta.
Di hadapan para tamu undangan, Pramono juga memaparkan sederet program prioritas yang telah dan akan dijalankan selama masa 100 hari kepemimpinannya. Program-program ini mencakup inisiatif penting yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Ia menyebutkan pembagian lebih dari 700 ribu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Umum (KJMU), pemutihan ijazah, hingga kebijakan transportasi publik yang lebih ketat dan progresif sebagai bukti nyata komitmennya. Ini adalah langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.
“Jakarta harus berubah. Perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Saya dan Bang Dul ingin Jakarta menjadi kota global, tapi dengan fondasi yang kuat di bidang pendidikan dan pemerataan,” kata Pramono, menggarisbawahi visi besar mereka untuk Ibu Kota.
Pramono juga menyinggung status hukum Jakarta yang hingga kini masih merupakan ibu kota negara, meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah mengatur perpindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia, yang pernah terlibat dalam penyusunan peraturan presiden (perpres) tentang IKN, mengungkapkan bahwa hingga saat ini dokumen tersebut belum ditandatangani.
