Selain itu, Farhan juga berharap Presiden untuk mengevaluasi kinerja satgas impor ilegal dalam waktu 1-3 bulan ke depan. "Pak Jokowi juga harus mengevaluasi kinerja satgas ini. Karena impor ilegal ini pastinya merugikan negara juga dari segi pendapatan, yang seharusnya dikenakan bea masuk dan masuk ke negara, malah terdapat penyelewengan. Satgas ini juga perlu dilanjutkan di masa periode Presiden terpilih selanjutnya," tambahnya.
Menteri Perdagang Zulkifli Hasan (Zulhas) dilaporkan melakukan sidak terhadap barang impor ilegal di Kawasan Pergudangan di daerah Kapuk Kamal, Jakarta Utara, sebagai hasil dari ekspose pertama yang dilakukan oleh Satuan Tugas Impor Ilegal yang baru dibentuk beberapa waktu lalu.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, ada 6 perusahaan tekstil yang tutup, menyebabkan 11.000 orang karyawan kehilangan pekerjaan. Selain itu, 4 pabrik melakukan PHK dengan total 2.800 pekerja. Jumlah tersebut terus bertambah, dengan 4 perusahaan kain di Jawa Tengah yang melakukan PHK atas 700-an pekerjanya, dan 1 pabrik tekstil di Jalan M Toha, Bandung berencana memangkas 500 pekerjanya di bulan Agustus.
Dengan tambahan PHK oleh pabrik tekstil di Jalan M Toha, Bandung yang direncanakan pada Agustus nanti, jumlah pekerja tekstil yang jadi korban PHK sejak awal tahun 2024 bertambah menjadi 14.500 orang per Juli 2024. Ristadi menambahkan bahwa pusat kerja mereka yang di Jalan M Toha adalah perusahaan skala besar dengan total pekerja mencapai 2.500-an orang. Desakan untuk menjaga transparansi data impor ilegal agar dapat dilakukan penindakan tegas menjadi suara yang terus berkumandang dalam tuntutan para perusahaan tekstil Indonesia.
