Pemerintah resmi merevisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun ini. Revisi ini dianggap sebagai langkah penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat soal maraknya kebocoran data dan minimnya kontrol pengguna atas informasi pribadi mereka di ranah digital.
Salah satu poin paling krusial dari revisi tersebut adalah penegasan hak pengguna atas datanya sendiri. Pengguna kini berhak meminta penghapusan data pribadi dari sistem suatu platform digital, tanpa harus menunggu adanya kebocoran atau pelanggaran terlebih dahulu. Artinya, warga tidak lagi hanya menjadi “penonton” yang pasrah saat datanya tersebar, tapi bisa mengambil sikap lebih proaktif.
Revisi ini juga memperkuat kewajiban penyedia layanan digital—baik perusahaan lokal maupun asing—untuk mematuhi standar pengamanan yang lebih ketat. Mereka wajib memberi pemberitahuan jika terjadi pelanggaran data dalam waktu 72 jam sejak kejadian. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan besar, tapi juga pelaku usaha kecil yang mengelola data pengguna melalui aplikasi dan situs daring.
