Berbeda dengan metode yang diterapkan oleh BPS, Bank Dunia menerapkan pendekatan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP), yang merupakan metode konversi untuk menyesuaikan daya beli antarnegara. Dalam revisi ini, Bank Dunia telah mengadopsi PPP 2021, sementara sebelumnya menggunakan PPP 2017. Arief merekomendasikan bahwa jika dihitung berdasarkan PPP terkini, batas kemiskinan internasional diperkirakan sekitar Rp 545 ribu per orang per bulan. Sebaliknya, garis kemiskinan Indonesia saat ini berada pada angka sekitar Rp 595 ribu per orang per bulan. Ia berpendapat seharusnya garis kemiskinan nasional dapat berada di rentang antara Rp 750 ribu hingga Rp 1,5 juta, jika mengacu pada kategori negara berpendapatan menengah ke bawah dan menengah ke atas.
Apabila menggunakan garis kemiskinan terbaru untuk negara dengan pendapatan menengah ke atas, data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sekitar 68,25 persen dari populasi Indonesia atau setara dengan 193,49 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Jika kita menggunakan garis kemiskinan internasional, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis tersebut mencapai 15,42 juta orang, yang setara dengan 5,5 persen dari total populasi.
Data yang dilaporkan oleh BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 berada di angka 8,57 persen, atau sekitar 24,06 juta jiwa. BPS menggunakan metode cost of basic needs, yaitu memperhitungkan jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk.
