"Paket tersebut diharapkan tidak hanya menarik bagi wisatawan tetapi juga mendukung kelangsungan ekonomi,” jelas Imam.
Pemerintah juga melanjutkan promosi pariwisata melalui kanal digital resmi seperti Instagram dan YouTube, serta memanfaatkan potensi sektor wellness tourism dan edukasi yang dapat membawa pengunjung ke Yogyakarta.
Dengan adanya lebih dari 100 perguruan tinggi di DIY yang terlibat dalam wisuda, pemerintah berusaha mengaitkan momentum tersebut dengan promo hotel dan wisata. Sementara untuk menopang pengurangan segmen study tour, komunitas masyarakat dianggap sebagai alternatif yang feasible.
Imam juga menekankan perlunya percepatan adaptasi kebijakan oleh pemerintah kota dan kabupaten untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha di sektor perhotelan. Menurutnya, ketidakcocokan data harian okupansi hotel yang belum sempat dibagikan ke pemerintah menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan.
Pengamat ekonomi dari Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, menilai bahwa penurunan tingkat hunian hotel juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dia mengingatkan bahwa sektor pariwisata sangat bergantung pada pendanaan dari anggaran pemerintah, sehingga kebijakan efisiensi akan langsung berdampak terhadap daerah-daerah yang rentan secara ekonomi.
Melihat tren ini, Aditya mendorong agar kebijakan efisiensi diperiksa ulang dan lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja, serta mengingatkan perlunya keberadaan badan pengawasan seperti Satgas PHK.
