Dalam menjaga hubungan dengan WNA, pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Meskipun tindakan tegas diperlukan dalam memberantas kegiatan ilegal, pemerintah juga perlu berperan sebagai fasilitator yang dapat memberikan bantuan kepada WNA yang berada dalam situasi yang membutuhkan perlindungan.
Dengan begitu, Indonesia dapat mempertahankan hubungan baik dengan berbagai negara serta menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan tindakan preventif dan penegakan hukum. Dalam implementasi kebijakan terkait penindakan terhadap kegiatan ilegal yang dilakukan oleh WNA, pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan yang sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum internasional.
Melalui penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, peraturan dan kebijakan terkait keberadaan WNA di Indonesia dapat diterapkan dengan baik. Hal ini akan menciptakan suasana yang kondusif bagi WNA yang menjalankan kegiatan yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Di sisi lain, potensi kerugian negara akibat kegiatan ilegal dapat dicegah, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian serta keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Disamping itu, kesejahteraan masyarakat lokal juga dapat terjaga dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan ilegal yang dilakukan oleh WNA.
