Rieke bahkan mendorong Kejagung menerbitkan surat pencekalan keluar negeri kepada para pihak yang diduga turut terlibat kasus timah. Jika perlu, langkah hukum tersebut juga menyasar anggota keluarga para pelaku."Saya minta secara terbuka mendukung, sekali lagi Kejaksaan Agung untuk mencekal siapa pun, termasuk juga keluarganya, karena suka ada juga biasanya suka ada yang titip-titip, ya. Hasil-hasil seperti itu pada keluarganya atau pada titik-titiknya," bebernya.
Pihak terlibat dalam kasus korupsi besi timah tersebut harus diusut tuntas tanpa terkecuali. Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan proses hukum secara adil dan transparan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang berpotensi melakukan tindakan korupsi di masa mendatang.
Kasus korupsi besi timah dengan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun atau lebih ini seharusnya menjadi momentum bagi negara Indonesia untuk memberikan sinyal kuat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi di negara ini. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat perlu bersatu padu dalam memberantas korupsi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
