Meskipun demikian, Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, memberikan sebuah perspektif yang berbeda. Dia menyatakan bahwa penerimaan izin tambang bertujuan untuk memungkinkan Muhammadiyah untuk mengelola tambang dengan nilai-nilai ajaran agama. Menurutnya, ormas keagamaan harus diberi kesempatan untuk mengelola tambang dengan membawa ajaran agama dalam proses pengolahan. Anwar yakin bahwa pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan akan berbeda dengan tambang yang dikelola oleh para kapital, mengedepankan nilai-nilai agama seperti kebersamaan dan saling peduli dengan lingkungan.
Di lain pihak, Pimpinan Pusat Aisyiyah masih berharap bahwa Muhammadiyah akan memutuskan untuk menolak izin tambang. Mereka menyampaikan keajaiban agar para pimpinan tidak menerima tawaran tersebut pada forum pertemuan yang akan digelar di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.
Seiring dengan perkembangan ini, Koalisi masyarakat sipil, akademisi, aktivis, dan mahasiswa di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menggelar aksi simbolis untuk menekan PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengelola bisnis tambang di Indonesia.
