Jika BBM subsidi dihapus, pemerintah berencana untuk menyalurkan bantuan subsidi secara langsung kepada individu atau kelompok yang berhak. Hal ini diharapkan akan membuat penyaluran bantuan menjadi lebih efektif dan efisien, serta lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Luhut memperkirakan negara dapat menghemat anggaran hingga miliaran dolar AS.
Dalam upaya menjamin distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi canggih seperti artificial intelligence (AI). “Dengan teknologi yang ada saat ini, kami dapat menggunakan AI untuk memastikan bahwa distribusi subsidi dilakukan secara objektif,” jelas Luhut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin berkomitmen untuk memanfaatkan inovasi digital dalam pengelolaan sumber daya negara.
Lebih lanjut, Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengungkapkan bahwa seluruh target pembangunan penyalur program BBM satu harga telah terpenuhi, dengan jumlah penyalur mencapai 583 unit. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap energi. “Kami akan mengalokasikan kuota sesuai dengan aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan BBM,” kata anggota BPH Migas, Saleh Abdurrahman, seperti dilansir dari Antara pada 18 Desember 2025.
