Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam memerangi premanisme yang meresahkan kawasan industri dan pabrik di daerah tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Wamenaker mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya pengusaha yang mengeluhkan keberadaan perbuatan preman yang mengganggu operasional pabrik.Banyak pelaku industri telah menyampaikan keluhan mereka mengenai premanisme yang mengganggu aktivitas sehari-hari di lingkungan pabrik. Kami berharap bahwa kebijakan yang diambil di Jawa Barat ini bisa menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia, jelas Wamenaker Immanuel, dalam rilis tersebut pada hari Selasa.Di samping itu, Wamenaker juga mendukung tindakan pemberantasan calo tenaga kerja yang kerap muncul di wilayah Jawa Barat. Ia mengingatkan bahwa pihaknya akan memastikan tidak ada perusahaan outsourcing yang menetapkan biaya tak resmi kepada calon pekerja. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan teratur.Wamenaker menegaskan pentingnya kolaborasi dari semua pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Ciptakan iklim investasi yang sehat dan nyaman akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan sektor industri dan ekonomi pada umumnya. Dengan adanya suasana yang aman dan tidak terganggu dari luar aspek operasional industri, kami percaya pertumbuhan ekonomi bisa semakin pesat, tambahnya.Secara tegas, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan menjalankan langkah nyata untuk menjamin kawasan industri terbebas dari praktik premanisme. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jawa Barat agar tidak lagi meminta sumbangan dari para pemilik pabrik. Segala bentuk pemungutan atau permintaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan segera kami tertibkan, tegasnya.Gubernur menekankan bahwa perusahaan-perusahaan telah memenuhi kewajiban pajak mereka kepada negara. Oleh karena itu, pemungutan ilegal tidak seharusnya terjadi. Dedi juga meminta masyarakat untuk menghentikan mitos bahwa pabrik adalah sumber dana yang dapat diminta kapan saja. Tidak semua permintaan dapat diakomodasi oleh anggaran pabrik. Praktik-praktik yang membebani dunia industri ini harus segera dihentikan, tuturnya.Sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen untuk membangun lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai daerah. Kami ingin memastikan bahwa setiap pabrik tidak perlu lagi membangun BLK sendiri, karena kami akan memfasilitasi pembangunannya melalui pemerintah daerah, tekannya. Komitmen ini menunjukkan upaya yang serius dari pemerintah untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di dunia industri.
