Menurut penelitian dan laporan yang dirilis oleh berbagai lembaga terkait, termasuk ICW, korupsi telah merugikan negara dan masyarakat Indonesia dalam skala yang sangat besar. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru terperangkap dalam kasus korupsi yang merugikan. Oleh karena itu, tindakan yang tegas dan konkret dalam mencegah dan menindak korupsi perlu segera diambil oleh pemerintah demi kebaikan bersama.
Selain itu, MAKI juga mengingatkan bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya sebagai upaya pencegahan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembalikan aset negara yang telah dirampas melalui praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan semangat untuk memberantas praktik korupsi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif.
Dalam konteks inisiatif pemberantasan korupsi di tingkat nasional, MAKI memandang RUU Perampasan Aset sebagai langkah penting yang berkaitan langsung dengan upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan diambilnya langkah-langkah konkret seperti RUU Perampasan Aset, diharapkan mampu memberikan sinyal kuat kepada para pelaku korupsi bahwa tindakan mereka tidak akan luput dari penegakan hukum yang tegas.
Pentingnya RUU Perampasan Aset tak lepas dari kontribusi pentingnya terhadap keamanan dan kedamaian negara. Korupsi telah terbukti menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keamanan dalam negara. Kasus-kasus korupsi yang terus marak telah merugikan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, langkah preventif seperti yang diusulkan oleh MAKI perlu segera diwujudkan untuk membangun sebuah negara yang lebih adil dan sejahtera.
