Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang terletak di Majalengka, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan ketika Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya terkait kurang optimalnya operasi bandara tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-535 Kabupaten Majalengka yang diadakan pada Sabtu, 7 Juni 2025. Dedi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM, menilai bahwa aktivitas penerbangan di Bandara Kertajati sangat minim, bahkan menyebutnya serupa “peuteuy selong” dalam bahasa Sunda, yang menggambarkan keadaan yang tidak menggembirakan.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga menyoroti besarnya beban finansial yang harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selama ini, pemprov harus mengeluarkan dana sebesar Rp 60 miliar setiap tahun untuk menutupi kerugian bandara tersebut. “Bagaimana ini harus dikelola?” ujar KDM kepada jajaran Forkopimda dan anggota DPRD Majalengka.
Membahas sejarah Bandara Kertajati, kami menemukan bahwa bandara ini memiliki perjalanan yang kompleks. Resminya operasional bandara dimulai pada 24 Mei 2018, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, ide untuk membangun bandara ini sudah ada sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan studi kelayakan yang dilakukan pada tahun 2003 dan izin penetapan lokasi yang dikeluarkan pada tahun 2005.
