“Kami mengalami kenaikan permintaan hunian sampai 20% dalam dua tahun terakhir. Sementara pembangunan tidak bisa secepat itu,” kata Rudi Prasetya, kepala pengembang perumahan di Jabodetabek.
Kemacetan makin parah, angka kriminalitas di kawasan padat pendatang juga meningkat, dan beban pelayanan publik tak jarang melebihi kapasitas.
Ketimpangan Akses dan Kemiskinan Perkotaan
Urbanisasi yang tidak terkendali juga memperbesar ketimpangan sosial. Banyak pendatang tinggal di permukiman kumuh dengan akses minim terhadap air bersih dan pendidikan.
“Tidak semua orang yang datang ke kota langsung mendapat pekerjaan. Banyak yang akhirnya bekerja serabutan dan hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Dian, aktivis komunitas warga miskin kota di Jakarta.
Respons Pemerintah: Cukup atau Belum?
Pemerintah pusat dan daerah berupaya menanggapi lonjakan urbanisasi dengan program-program seperti pembangunan rusun, transportasi massal, dan penataan wilayah kumuh. Namun, banyak kebijakan yang dinilai belum menyentuh akar masalah, yakni ketimpangan pembangunan antara kota dan desa.
“Urbanisasi bukan sekadar soal orang pindah, tapi karena desa atau kota kecil belum mampu menyediakan lapangan kerja dan layanan publik yang layak,” jelas Dr. Ratna.
