“Kebijakan ini harus inklusif. Jangan sampai teknologi hanya memudahkan yang sudah melek digital, sementara yang lain justru tertinggal,” tegas Andi Gunawan, peneliti dari Institute for Digital Inclusion.
Solusi: Perluasan Infrastruktur dan Opsi Hybrid
Pemerintah perlu memastikan semua daerah memiliki infrastruktur dasar seperti sinyal dan perangkat sebelum menerapkan kewajiban IKD. Selain itu, keberadaan KTP fisik sebaiknya tetap dipertahankan sebagai opsi bagi warga yang belum mampu mengakses versi digital.
