Penerapan kebijakan ini juga diyakini akan memberikan kontribusi positif dalam upaya pemberantasan berbagai kejahatan yang melibatkan penggunaan identitas palsu atau tidak sah. Dengan adanya identitas tunggal berbasis NIK, diharapkan akan semakin sulit bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penyalahgunaan data identitas.
Namun, di sisi lain, penggantian nomor SIM dengan NIK juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran dari masyarakat. Salah satunya adalah terkait proses migrasi dan perlindungan data pribadi. Korlantas Polri harus memastikan bahwa proses migrasi ke sistem baru ini berjalan lancar, tidak menimbulkan kebingungan atau kesulitan bagi para pemegang SIM. Selain itu, melindungi data pribadi para pemegang SIM dari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran keamanan digital juga menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan ini.
Untuk memastikan kesuksesan penerapan kebijakan ini, Korlantas Polri berkomitmen untuk melakukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas terkait manfaat dan proses yang akan terjadi akibat perubahan nomor identitas pada SIM. Sosialisasi juga menjadi sarana untuk mendengarkan masukan dan umpan balik dari masyarakat terkait kebijakan ini.
Perubahan nomor identitas pada SIM menjadi NIK bukanlah hal yang mudah, karena melibatkan berbagai pihak dan aspek teknis yang kompleks. Oleh karena itu, Korlantas Polri harus melakukan persiapan yang matang dan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Kementerian Kesehatan.
