Tampang.com | Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) bukan sekadar agenda administratif, melainkan sebuah panggilan moral untuk menghadirkan wajah negara yang berintegritas. Pernyataan ini disampaikan Rini saat menghadiri acara Kick Off Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2025-2029 di Jakarta, Senin (26/5/2025). “Wajah negara yang berintegritas yakni birokrasi yang hadir bukan hanya dalam data dan dokumen, tapi dalam setiap pengalaman masyarakat berinteraksi dengan negara. Birokrasi adalah jalan ibadah kita dalam melayani umat,” ujar Rini dalam siaran persnya.
Kemenag Garda Terdepan Penjaga Moral dan Spiritual Bangsa
Rini menekankan bahwa sebagai penjaga moral dan spiritual bangsa, Kementerian Agama harus berdiri di barisan terdepan dalam setiap upaya perubahan birokrasi. Oleh karena itu, terdapat empat prinsip utama yang harus menjadi landasan kokoh dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenag, memastikan setiap langkah menuju perbaikan berjalan sesuai koridor yang benar.
Prinsip Pertama: RB Harus Berdampak Konkret
Prinsip pertama yang ditekankan Menteri Rini adalah bahwa Reformasi Birokrasi harus berdampak konkret. Artinya, setiap upaya RB harus menghasilkan perubahan yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Ukurannya bukan hanya dokumen, laporan, atau nilai indeks, tetapi kualitas layanan dan kehidupan publik yang membaik,” jelas Rini, menggeser fokus dari sekadar formalitas administratif menjadi hasil yang terukur dan bermanfaat bagi publik.
Prinsip Kedua: Partisipasi Menyeluruh dalam Gerakan Bersama
