Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, kembali menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam dugaan perkara asusila. Lembaga konsultasi bantuan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia melaporkan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan pelanggaran etik berupa tindakan asusila berbasis relasi kuasa. Dugaan ini telah menimbulkan kontroversi karena melibatkan seorang petugas panitia pemilihan luar negeri yang identitasnya dirahasiakan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan akan etika dan moralitas dari seorang pemimpin yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
Keterlibatan seorang pemimpin dalam kasus-kasus asusila ini memunculkan pertanyaan serius akan integritas dan moralitas penyelenggara pemilu. Partisipasi dalam pemilu seharusnya dijalankan dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Tindakan-tindakan yang melanggar etika dan moralitas oleh para pemimpin dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan menurunkan kualitas serta legitimasi hasil pemilu.
Dalam konteks tertentu, pelanggaran etik yang melibatkan relasi kuasa antara pemimpin dan bawahannya juga memunculkan pertanyaan mengenai praktik kekuasaan yang tidak sehat dalam lingkup lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini dapat mengancam kedaulatan suara rakyat dan mempengaruhi hasil pemilihan secara tidak adil. Oleh karena itu, tindakan-tindakan melanggar etika yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas dan berdampak secara langsung terhadap posisi atau jabatan mereka.
