Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengumumkan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pada Senin (23/9/2024) mendatang. Kedua menteri tersebut akan dimintai keterangan terkait kebocoran data yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan enam juta warga.
Sebelumnya, terjadi kebocoran data NIK dan NPWP menteri dan enam juta warga Indonesia yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan anggota DPR. Hal ini menjadi perhatian serius karena kebocoran data tersebut dapat berdampak negatif terhadap keamanan dan privasi masyarakat.
Abdul Kharis menjelaskan bahwa agenda utama dari pemanggilan tersebut adalah untuk mengklarifikasi masalah kebocoran data yang melibatkan Presiden Jokowi dan warga lainnya. Permasalahan ini dianggap memiliki urgensi yang tinggi sehingga diperlukan evaluasi mendalam untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Dari informasi yang dihimpun, terdapat dugaan kuat bahwa data-data NPWP telah bocor setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan hasil tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akunnya, Teguh Aprianto menyatakan bahwa enam juta data NPWP dijual di situs tersebut dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan alamat email.
