Selain perlindungan, upah yang adil juga menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan buruh. Pemerintah Indonesia telah menetapkan upah minimum untuk setiap wilayah, yang direvisi setiap tahun berdasarkan pertimbangan kebutuhan hidup layak. Selain itu, pemerintah juga mendorong adanya perjanjian bersama antara buruh dan pengusaha terkait dengan upah, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi buruh dalam perusahaan.
Namun, meskipun sudah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah pengawasan terhadap implementasi perlindungan dan upah yang adil. Banyak perusahaan, terutama di sektor informal, masih melanggar aturan terkait dengan perlindungan dan upah. Selain itu, upah yang masih jauh dari kata adil juga menjadi permasalahan, terutama di sektor informal dan buruh migran.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan perlindungan dan upah. Selain itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak buruh kepada masyarakat, terutama kepada para buruh itu sendiri. Penguatan peran serikat buruh juga merupakan hal yang penting, sebagai wadah bagi buruh untuk bersatu dan memperjuangkan hak-hak mereka.
