Dengan demikian, kebijakan impor baru ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi para pekerja migran Indonesia, sehingga tidak ada lagi kendala yang berarti dalam proses impor barang-barang pribadi mereka. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan hak-hak para pekerja migran, termasuk hak mereka untuk mengimpor barang-barang pribadi tanpa hambatan yang berarti.
Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memastikan bahwa implementasi kebijakan impor baru ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak-hak PMI. Dengan demikian, PMI dapat merasa lebih dihargai dan dilindungi, serta dapat menjalankan hak-hak mereka sebagai pekerja migran dengan lebih mudah dan nyaman.
Dalam konteks ini, peran dari Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam menjalankan kebijakan impor baru ini sangat penting. Mereka perlu memastikan bahwa proses pembebasan barang-barang PMI yang tertahan dapat dilakukan dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti. Hal ini akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan implementasi kebijakan impor baru ini dalam mendukung hak-hak PMI.
Selain itu, penting bagi PMI untuk memahami secara jelas mengenai aturan dan kebijakan impor terbaru yang berlaku. Hal ini akan membantu para PMI untuk menghindari kesalahan atau kendala yang tidak perlu dalam proses impor barang-barang pribadi mereka.
