Dalam konteks ini, peran dari Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam menjalankan kebijakan impor baru ini sangat penting. Mereka perlu memastikan bahwa proses pembebasan barang-barang PMI yang tertahan dapat dilakukan dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti. Hal ini akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan implementasi kebijakan impor baru ini dalam mendukung hak-hak PMI.
Selain itu, penting bagi PMI untuk memahami secara jelas mengenai aturan dan kebijakan impor terbaru yang berlaku. Hal ini akan membantu para PMI untuk menghindari kesalahan atau kendala yang tidak perlu dalam proses impor barang-barang pribadi mereka.
Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai kebijakan impor baru ini kepada para PMI, sehingga mereka dapat memahami hak-hak mereka dengan baik. Implementasi kebijakan impor baru ini juga sejalan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migran, termasuk perlindungan terhadap barang-barang pribadi mereka.
Pemerintah perlu terus berkomitmen untuk mendukung hak-hak para PMI dalam mengimpor barang-barang pribadi mereka dengan lebih mudah, transparan, dan adil. Implementasi kebijakan impor baru ini diharapkan mampu mengurangi kendala-kendala yang selama ini dialami para PMI dalam proses impor barang-barang pribadi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan hak-hak mereka dengan lebih nyaman dan aman.
