Pada tanggal 30 Juni 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menangkap Direktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting. Penangkapan ini terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan jalan yang dianggarkan cukup besar. Tindakan penegakan hukum ini mendapat tanggapan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi terus-menerus mengingatkan seluruh jajarannya untuk menjauhi praktik korupsi.
Bobby Nasution mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam, mengingat Topan adalah pejabat ketiga dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang terjerat dalam kasus korupsi. “Ini adalah kali ketiga kami kehilangan kepercayaan terhadap OPD kami karena tindakan korupsi. Kami sangat menyayangkan kasus ini,” ungkap Bobby dengan nada serius saat konferensi pers di kantornya.
Gubernur yang juga merupakan suami dari Kahiyang Ayu ini menyatakan bahwa pihaknya menghargai proses hukum yang dilakukan oleh KPK. “Kami berkomitmen untuk mendukung segala keputusan dan kebijakan hukum KPK terkait kasus ini,” tegasnya. Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah provinsi akan pentingnya adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik.
Bobby Nasution juga menekankan pentingnya seluruh jajaran pemerintahan untuk menjaga integritas, terutama dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya. “Kami terus mengingatkan mereka untuk tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi. Semua pejabat harus mampu mengontrol diri dan memahami tanggung jawab yang diemban,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa adanya wewenang yang diberikan kepada setiap pejabat publik harus disertai dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
